The Great Depression 1929 : Ketika Dunia Terjebak dalam Kegelapan Ekonomi

Bayangkan dunia di mana seperempat dari tenaga kerja kehilangan pekerjaannya, bank-bank gulung tikar setiap minggu, dan antrean panjang orang kelaparan memenuhi jalanan kota-kota besar. Itulah kenyataan kelam dari Great Depression, krisis ekonomi global yang tak hanya melumpuhkan pasar, tapi juga mengguncang fondasi sosial dan politik dunia. Artikel ini akan membawa Anda menelusuri bagaimana kehancuran ekonomi terbesar abad ke-20 dimulai, mengapa ia begitu menghancurkan, dan bagaimana dunia perlahan bangkit dari reruntuhannya.

Great Depression atau Depresi Besar adalah salah satu bencana ekonomi paling dahsyat dalam sejarah modern yang mengguncang dunia sejak akhir dekade 1920-an hingga awal 1940-an. Dimulai dari keruntuhan pasar saham Amerika Serikat pada tanggal 29 Oktober 1929—dikenal sebagai Black Tuesday—krisis ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, menciptakan kehancuran ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dampaknya begitu mendalam hingga mengubah struktur sosial, politik, dan ekonomi global selama puluhan tahun.

Awalnya, euforia pasar saham di era “Roaring Twenties” menciptakan ilusi kemakmuran. Banyak investor, termasuk individu biasa, terjebak dalam spekulasi dan membeli saham dengan margin—yakni membeli saham dengan uang pinjaman. 

Kondisi itu menyebabkan warga Amerika Serikat berbondong-bondong membeli saham di New York Stock Exchange (NYSE) yang berpusat di Wall Street, New York City. Mulai dari jutawan, juru masak, bahkan petugas kebersihan menghabiskan uangnya untuk membeli saham. Akibatnya, Wall Street melambung tinggi, hingga puncaknya pada Agustus 1929.

Namun, hal itu menyebabkan produktivitas menurun, dan akhirnya jumlah pengangguran meningkat. Harga saham pun semakin tinggi dari nilai sebenarnya.

Kala itu besaran upah warga Amerika Serikat sangat rendah, dan akhirnya utang-utang dari masyarakat atau konsumen membengkak. Ditambah lagi kekeringan yang menyebabkan sektor pertanian memburuk, harga-harga pangan pun jatuh. Perbankan juga kena imbasnya dengan jumlah pinjaman yang besar dan tidak dapat dicairkan.

Ketika harga saham akhirnya runtuh, bukan hanya investor besar yang bangkrut, tetapi jutaan rakyat kecil ikut terjebak dalam hutang tanpa kemampuan membayar. Bank-bank kolaps secara berantai, menelan habis tabungan masyarakat. Industri yang bergantung pada kredit dan konsumsi mulai runtuh, menyebabkan penutupan pabrik dan meningkatnya pengangguran secara drastis.

Pada puncaknya, tingkat pengangguran di Amerika Serikat mencapai lebih dari 25 persen, dan di beberapa negara Eropa bahkan lebih parah. Kelaparan, tunawisma, dan kemiskinan menjadi pemandangan sehari-hari. Para petani tidak mampu menjual hasil panennya, sementara banyak keluarga terpaksa berpindah dari satu kota ke kota lain hanya untuk mencari pekerjaan atau makanan. Fenomena ini mengubah wajah Amerika dan negara-negara lain di dunia secara mendalam.

Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah Amerika Serikat sampai melegalkan "Industri Dosa" (sin industry) yang meliputi penjualan minuman keras, cerutu, perjudian, dan prostitusi di Las Vegas sejak tahun 1930-an bahkan sampai sekarang. Antara 1939 dan 1944, banyak orang mendapat pekerjaan kembali karena Perang Dunia II, dan Depresi Besar pun berakhir.

Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Herbert Hoover awalnya gagal mengatasi krisis ini secara efektif. Pendekatan laissez-faire dan keyakinan bahwa pasar akan membetulkan dirinya sendiri ternyata tidak membuahkan hasil. Barulah ketika Franklin D. Roosevelt terpilih sebagai presiden pada 1933, pendekatan baru diluncurkan melalui program besar-besaran yang dikenal sebagai New Deal. Kebijakan ini berupaya menciptakan lapangan kerja, mereformasi sektor perbankan, dan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Meskipun New Deal tidak sepenuhnya mengakhiri Depresi, ia berhasil mengurangi penderitaan dan menciptakan fondasi bagi pemulihan jangka panjang.

Namun, ironisnya, akhir dari Great Depression bukan datang sepenuhnya dari kebijakan ekonomi, melainkan dari meletusnya Perang Dunia II. Perang tersebut memaksa negara-negara untuk meningkatkan produksi industri dan militer, sehingga membuka kembali lapangan kerja dan memutar kembali roda ekonomi yang sempat beku selama lebih dari satu dekade.

Presiden Franklin Roosevelt pada tahun 1933 memberikan janji perubahan besar untuk mendukung kebangkitan bisnis di Amerika, membasmi pengangguran, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Hal tersebut yang menjadi dasar dalam menciptakan serta memelihara infrastruktur nasional, lapangan kerja penuh, dan upah yang baik. Tujuan ini mulai tercapai atas usaha untuk mengendalikan harga, upah pekerja, serta biaya produksi.

Fokus utamanya tetap pada dukungan harga serta upah minimum dan menghapus pemerintahan dari standar emas, melarang perseorangan menimbun logam mulia. Roosevelt melarang monopoli, yang seringkali dianggap kompetitif, praktik bisnis, dan melembagakan berbagai program pekerjaan umum baru serta lembaga penciptaan lapangan kerja.

Great Depression menjadi pelajaran penting dalam sejarah ekonomi dunia. Ia membuktikan betapa rapuhnya sistem keuangan global jika tidak diawasi secara ketat, dan betapa pentingnya intervensi negara dalam menghadapi krisis sistemik. Pengalaman pahit ini juga melahirkan berbagai reformasi besar dalam sektor perbankan, jaminan sosial, serta kebijakan moneter dan fiskal yang menjadi fondasi ekonomi modern hingga saat ini. Lebih dari sekadar krisis ekonomi, Great Depression adalah pengingat bahwa stabilitas dan kemakmuran tidak pernah bisa diambil begitu saja, dan bahwa kebijakan ekonomi yang bijaksana sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber :

https://id.wikipedia.org/wiki/Depresi_Besar

https://www.ocbc.id/id/article/2023/01/02/the-great-depression-adalah

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5189086/sejarah-depresi-hebat-berawal-di-as-hingga-berimbas-ke-seluruh-dunia

Krisis Finansial 2008

Bayangkan sebuah dunia di mana institusi keuangan raksasa runtuh dalam semalam, jutaan orang kehilangan rumah dan pekerjaan, dan kepercayaan terhadap sistem ekonomi global hancur dalam hitungan hari. Itulah kenyataan yang terjadi pada tahun 2008, saat krisis finansial global meledak dan mengguncang fondasi kapitalisme modern. Apa sebenarnya yang menyebabkan kehancuran itu, dan bagaimana dampaknya masih membayangi kita hingga hari ini? Artikel ini akan membawa Anda menyelami salah satu momen paling dramatis dalam sejarah ekonomi dunia.

Pada tahun 2008, dunia dikejutkan oleh salah satu krisis finansial paling besar sejak Depresi Besar tahun 1930-an. Krisis ini bermula dari Amerika Serikat, namun dampaknya merambat dengan cepat ke seluruh penjuru dunia, mengguncang pasar global, menjatuhkan institusi keuangan besar, dan meninggalkan luka yang masih terasa hingga bertahun-tahun setelahnya. Krisis ini dikenal dengan nama Global Financial Crisis atau Subprime Mortgage Crisis, karena akar utamanya terletak pada runtuhnya pasar perumahan dan sekuritisasi kredit berisiko tinggi di AS, yang dikenal sebagai kredit subprime.

Kasus kebangkrutan terbesar di Amerika Serikat ini mengungkapkan seberapa besar pasar keuangan bergantung kepada aset 'busuk'- apa yang disebut sebagai hipotek subprime dan turunannya - saat terjadi lonjakan beberapa tahun sebelumnya.

Masalah ini terjadi karena industri hipotek memberikan dana kepada para peminjam yang sebenarnya tidak mampu membayar. Sehingga terjadi peningkatan kebangkrutan yang memicu ambruknya sejumlah lembaga peminjaman.

Bagi dunia, hal ini menandakan berakhirnya pertumbuhan.

Sebelum krisis meledak, sektor properti AS mengalami ledakan luar biasa. Bank dan lembaga keuangan dengan mudah memberikan pinjaman hipotek kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang secara riil tidak mampu membayar cicilan. Kredit yang berisiko tinggi ini kemudian dibungkus dan dijual kembali dalam bentuk produk investasi kompleks seperti mortgage-backed securities (MBS) dan collateralized debt obligations (CDO), yang tampak menguntungkan di permukaan, namun sesungguhnya rapuh secara fundamental. Ketika harga rumah mulai jatuh dan suku bunga naik, gelombang gagal bayar pun dimulai. Bank-bank yang tadinya tampak kokoh tiba-tiba kolaps karena terpapar risiko yang sangat besar dari aset-aset yang kehilangan nilai.

Puncak dari krisis ini terjadi pada September 2008, ketika Lehman Brothers, salah satu bank investasi tertua dan terbesar di AS, menyatakan kebangkrutan. Kejatuhan Lehman Brothers menjadi simbol awal keruntuhan sistem keuangan global. Panik pun melanda pasar. Investor menarik dananya, pasar saham anjlok, dan sistem perbankan membeku karena kepercayaan antarlembaga keuangan runtuh. Pemerintah AS dan bank sentralnya, Federal Reserve, harus turun tangan secara masif. Triliunan dolar disuntikkan ke pasar dalam bentuk paket stimulus, jaminan, dan bailout untuk menyelamatkan bank dan perusahaan raksasa seperti AIG. Kebijakan serupa juga dilakukan oleh negara-negara lain di Eropa dan Asia.

Krisis ini membawa dampak yang sangat luas: jutaan orang kehilangan pekerjaan, pasar perumahan hancur, dan perekonomian dunia memasuki resesi parah. Di Amerika Serikat, tingkat pengangguran melonjak tajam, dan rumah-rumah disita dalam jumlah besar. Eropa pun mengalami dampak besar, terutama negara-negara seperti Yunani, Irlandia, dan Spanyol yang kemudian mengalami krisis utang. Krisis ini juga menunjukkan betapa saling terhubungnya ekonomi global modern—guncangan di satu negara dapat menjalar begitu cepat ke negara lain, menyeret seluruh dunia ke dalam turbulensi ekonomi.

Dampak Krisis Moneter 2008 ke Indonesia.

Krisis perekonomian pada tahun 2008 juga memberikan dampak yang signifikan di negara Indonesia.

Krisis moneter 2008 menyebabkan dana-dana asing keluar dan menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot tajam.

BEI bahkan harus melakukan suspensi perdagangan pada 9 dan 10 Oktober 2008 untuk memberikan jeda kepada investor agar bisa lebih rasional di tengah gejolak krisis keuangan.

Pada saat krisis Lehman Brothers tersebar, IHSG menurun hingga 50 persen lebih rendah dari sebelumnya pada akhir tahun 2008.

Krisis moneter 2008 juga menyebabkan kinerja pasar obligasi melemah dan mencapai puncaknya pada bulan Oktober dengan harga rata-rata terkoreksi hingga 27,4 persen.

Selain itu, harga surat utang Indonesia juga menurun drastis, dengan imbal hasil melonjak sekitar 10 persen menjadi 17 persen.

Krisis Keuangan 2008 adalah hasil dari sejumlah faktor, termasuk tingkat suku bunga rendah, subprime hipotek, kredit macet, dan kurangnya intervensi pemerintah dalam mengelola kredit hipotek. Dampaknya meluas ke seluruh dunia, menyebabkan kehancuran ekonomi dan memaksa tindakan drastis untuk menghindari krisis serupa di masa depan. Dari krisis ini kita belajar bahwa pentingnya pengawasan yang ketat, pengaturan pasar yang efisien, dan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dalam keuangan.

Dari krisis ini, dunia belajar pentingnya pengawasan dan regulasi dalam sistem keuangan. Banyak negara mereformasi sistem perbankan mereka, memperketat syarat pemberian kredit, dan membatasi spekulasi berisiko tinggi. Di sisi lain, muncul pula kritik terhadap peran lembaga rating, kegagalan pengawasan otoritas keuangan, dan keserakahan institusi perbankan besar. Krisis 2008 menjadi pengingat bahwa ekonomi modern, betapapun canggihnya, tetap rentan jika tidak dibangun di atas prinsip kehati-hatian, transparansi, dan tanggung jawab.

Sumber :

https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45495304

https://kumparan.com/nafidza-shadrina-diva-aulia/krisis-finansial-2008-gelembung-hipotek-meledak-dan-menyebabkan-krisis-ekonomi-21O4sf6oaQe/full

https://www.ocbc.id/id/article/2023/02/08/krisis-moneter-2008

Krisis Moneter 1998: Saat Indonesia Terguncang oleh Badai Ekonomi

Bayangkan dalam hitungan bulan, uang Anda kehilangan hampir seluruh nilainya, harga kebutuhan pokok melambung tak terkendali, ribuan perusahaan bangkrut, dan jalanan dipenuhi amarah rakyat yang lapar dan kecewa. Inilah potret Indonesia tahun 1998—saat krisis moneter menghantam, mengguncang ekonomi, meruntuhkan rezim, dan mengubah arah sejarah bangsa.

Krisis moneter tahun 1998, atau yang lebih dikenal dengan sebutan “Krismon 1998”, merupakan salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah ekonomi dan politik Indonesia. 

Krisis moneter adalah kondisi terpuruknya perekonomian suatu negara yang menyebabkan harga-harga aset mengalami penurunan tajam. Keterpurukan ekonomi yang terjadi membuat masyarakat tidak bisa melunasi utang sehingga industri perbankan kekurangan likuiditas.

Munculnya krisis moneter akan berdampak pada kepanikan masyarakat yang akan memicu penjualan aset secara masif dan penarikan dana besar-besaran dari rekening tabungan. Masyarakat terpaksa melakukan hal itu  untuk menghindari risiko kerugian karena harga aset yang terus menurun apabila tetap disimpan.

Krisis ini tidak hanya menghancurkan kestabilan ekonomi nasional, tetapi juga mengguncang struktur sosial dan menjatuhkan rezim pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade. Berawal dari krisis mata uang di Thailand pada pertengahan 1997, gelombang gejolak finansial dengan cepat menyebar ke negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Indonesia. 

Pada 2 Juli 1997 atau hari ini 27 tahun silam, pemerintah Thailand mengumumkan keputusan yang dramatis untuk mengambangkan Baht. Bangkok mengakhiri kebijakan nilai tukar tetap yang telah dipertahankan dalam beberapa dekade.

Langkah ini seharusnya merangsang ekspor Thailand dengan membuat produk-produknya lebih murah bagi pasar internasional, namun reaksi pasar justru berlawanan. Investor asing mulai menarik modal mereka secara massal, yang memicu penurunan nilai tukar baht secara drastis dan merembet ke seluruh sektor ekonomi.

Rupiah yang sebelumnya stabil dengan nilai sekitar Rp2.300 per dolar Amerika, dalam waktu singkat merosot tajam hingga menyentuh angka Rp17.000 per dolar pada awal 1998. Nilai tukar yang anjlok tersebut menyebabkan utang luar negeri swasta Indonesia yang berdenominasi dolar membengkak, dan banyak perusahaan besar pun kolaps.

Inflasi melonjak tinggi, harga-harga kebutuhan pokok melambung tak terkendali, dan masyarakat kehilangan daya beli. Sementara itu, bank-bank mulai runtuh satu per satu, menyebabkan kepercayaan terhadap sistem keuangan semakin menghilang. 

Penanam modal asing portfolio yang pada awalnya membeli saham besar-besaran diiming-imingi keuntungan yang besar yang ditunjang oleh perkembangan moneter yang relatif stabil kemudian mulai menarik dananya keluar dalam jumlah besar.

Berlanjutnya depresiasi rupiah hanya memperburuk situasi secara drastis. Perusahaan-perusahaan di Indonesia berlomba-lomba membeli dolar sehingga menimbulkan lebih banyak tekanan terhadap rupiah dan memperburuk situasi utang yang dimiliki oleh para perusahaan. Dapat dipastikan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia (termasuk bank-bank, beberapa di antaranya diketahui sangat lemah sekali) akan menderita kerugian yang amat besar. Persediaan devisa menjadi langka karena pinjaman-pinjaman baru untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak diberikan oleh kreditur asing. Karena tidak mampu mengatasi krisis ini maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencari bantuan keuangan dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada bulan Oktober 1997.

Pemerintah, yang sebelumnya mencoba mempertahankan sistem kurs mengambang terkendali, akhirnya menyerah pada tekanan pasar dan membiarkan rupiah terapung bebas. Dana Moneter Internasional (IMF) pun turun tangan dengan paket bantuan, namun langkah-langkah reformasi yang disyaratkan IMF, seperti pencabutan subsidi dan restrukturisasi bank, justru memperburuk penderitaan masyarakat dalam jangka pendek. Ketimpangan sosial semakin terasa, pengangguran meningkat drastis, dan kerusuhan sosial merebak di berbagai daerah.

Krisis ini mencapai puncaknya ketika rakyat turun ke jalan menuntut perubahan. Mahasiswa menggelar demonstrasi besar-besaran di berbagai kota, menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Pada Mei 1998, setelah kerusuhan besar di Jakarta yang menewaskan ratusan orang dan menyebabkan eksodus warga keturunan Tionghoa, Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Krismon 1998 bukan hanya soal kehancuran nilai tukar atau kebangkrutan perusahaan; ia menjadi titik balik dalam sejarah bangsa. Dari peristiwa tersebut lahir era reformasi, dengan semangat untuk membangun sistem politik dan ekonomi yang lebih transparan, demokratis, dan berkeadilan.

Namun, warisan krisis itu masih terasa hingga kini. Ketergantungan pada utang luar negeri, kerentanan terhadap gejolak eksternal, dan tantangan dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. Krismon 1998 mengajarkan bahwa kestabilan ekonomi tidak bisa hanya dibangun di atas pertumbuhan semu, tetapi harus ditopang oleh struktur yang kuat, pengawasan yang baik, serta kepercayaan rakyat terhadap institusi negaranya. Momentum pahit tersebut sekaligus menjadi pelajaran penting bahwa krisis bisa datang kapan saja, dan kesiapsiagaan adalah kunci dalam menghadapi badai berikutnya.

Sumber :

https://www.tempo.co/ekonomi/menengok-krisis-moneter-asia-1997-asal-usul-penyebab-dan-dampaknya-43930

https://finance.binus.ac.id/2022/12/krisis-moneter-1997-di-indonesia-lecturenotes/

https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/krisis-keuangan-asia/item246

https://rri.co.id/keuangan/703344/apa-itu-krisis-moneter-pemicu-reformasi-98

Smoot-Hawley Tariff Act tahun 1930

The Smoot-Hawley: Tarif Act Revisited — Ketika Proteksionisme Memicu Krisis Global

Dalam catatan sejarah ekonomi dunia, sedikit kebijakan yang begitu banyak dipelajari — dan dikritisi — seperti Smoot-Hawley Tariff Act tahun 1930. Disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada masa awal Great Depression, undang-undang ini dikenang sebagai salah satu tindakan proteksionis paling kontroversial dalam sejarah perdagangan global. Revisi ulang terhadap kebijakan ini, dalam konteks masa kini, menjadi penting sebagai refleksi atas bagaimana keputusan ekonomi dalam suasana krisis bisa berdampak jauh melebihi batas negara yang membuatnya.

Smoot-Hawley Tariff Act dirancang oleh dua anggota Kongres, Senator Reed Smoot dan Perwakilan Willis C. Hawley. Tujuan awalnya tampak sederhana: melindungi para petani dan industri dalam negeri dari tekanan produk impor yang murah, khususnya dari Eropa. Namun, kenyataannya, ketika undang-undang ini mulai berlaku, lebih dari 20.000 jenis barang impor dikenakan tarif tinggi, sehingga membuat produk luar negeri menjadi jauh lebih mahal di pasar AS.

Namun harapan agar proteksi tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi domestik justru berbalik arah. Negara-negara lain — termasuk Kanada, Inggris, dan negara-negara Eropa — membalas dengan kebijakan tarif serupa, menciptakan efek domino dalam bentuk perang dagang global. Perdagangan internasional menurun drastis. Ekspor AS anjlok lebih dari 60% antara 1929 hingga 1933, memperburuk gelombang pengangguran dan memperdalam depresi ekonomi yang sudah terjadi.

Smoot-Hawley menjadi pelajaran mahal. Alih-alih mendorong pemulihan, proteksionisme berlebihan justru mempersempit pasar global dan menghalangi pemulihan ekonomi lintas negara. Banyak ekonom modern menyebut undang-undang ini sebagai pemicu utama dari "global trade contraction" atau penyempitan ekonomi dunia di awal 1930-an. Bahkan, tokoh seperti ekonom John Maynard Keynes pun turut menyindir pendekatan ini sebagai "bunuh diri ekonomi kolektif".

Mengapa Smoot-Hawley masih relevan dibahas hari ini? Karena sejarah cenderung berulang, meski dalam bentuk yang berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, gelombang kebijakan proteksionis — dari perang dagang AS-China, penyesuaian tarif bilateral, hingga semangat “economic nationalism” — kembali muncul di berbagai belahan dunia. Dalam dunia yang saling terhubung, tindakan sepihak seperti tarif tinggi berisiko mengganggu rantai pasok global dan stabilitas pasar internasional.

Revisi terhadap Smoot-Hawley, bukan dalam arti hukum, melainkan sebagai evaluasi kritis atas semangat yang melatarbelakanginya, perlu terus digaungkan. Dunia hari ini menghadapi tantangan global yang serupa — krisis ekonomi, perlambatan pertumbuhan, ketimpangan distribusi ekonomi — tetapi jawaban terhadap persoalan itu tidak selalu melalui tembok tarif yang lebih tinggi. Justru sebaliknya, kerja sama multilateral dan integrasi pasar bisa menjadi penyeimbang yang lebih sehat dalam menjaga stabilitas ekonomi global.

Pada akhirnya, Smoot-Hawley bukan hanya cerita tentang tarif, tapi juga tentang bagaimana satu kebijakan domestik bisa berdampak pada ekonomi dunia. Ini menjadi pengingat penting bahwa jalan menuju pemulihan ekonomi tidak pernah bisa berjalan sendiri. Dunia, suka atau tidak suka, saling bergantung satu sama lain.

Krisis 1970 : Ketika Ekonomi Tumbuh Lambat Tapi Harga Melambung Tinggi

Bayangkan sebuah dunia di mana harga barang melonjak drastis, pengangguran merajalela, dan ekonomi tak kunjung tumbuh—itulah kenyataan pahit yang dihadapi dunia pada tahun 1970-an. Krisis stagflasi mengguncang keyakinan pada teori ekonomi yang selama ini diandalkan, memaksa negara-negara besar untuk berpikir ulang tentang masa depan energi, kebijakan moneter, dan daya tahan ekonomi. Apa sebenarnya yang memicu badai ekonomi ini, dan bagaimana dampaknya membentuk ulang tatanan ekonomi global? Temukan jawabannya dalam kisah kelam krisis ekonomi 1970 yang tak hanya mengubah angka-angka, tetapi juga arah sejarah.

Krisis ekonomi tahun 1970, yang lebih dikenal sebagai "Krisis Stagflasi," merupakan periode penuh gejolak yang menandai perubahan besar dalam lanskap ekonomi global. 

Stagflasi adalah periode pelambatan atau stagnannya perekonomian disertai dengan inflasi yang tinggi. Ketika istilah ini muncul, publik akan kembali ingat akan sejarah stagflasi yang menghantam di era 1970-an.

Stagflasi merupakan kondisi ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang melemah dan angka pengangguaran yang tinggi di waktu bersamaan dalam periode tertentu. Kondisi ini biasanya diikuti dengan kenaikan harga-harga barang pokok atau inflasi.

Stagflasi ekonomi pada tahun 1970-an dipicu oleh disrupsi mendadak pada rantai pasokan. Harga material mentah tiba tiba naik yang berawal dari embargo minyak Arab Saudi dan negara-negara penghasil minyak lain.

Berbeda dari krisis sebelumnya yang biasanya melibatkan resesi dengan inflasi rendah, krisis pada dekade ini ditandai dengan kombinasi tak lazim antara inflasi tinggi, pengangguran tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan—sebuah fenomena yang oleh para ekonom disebut sebagai "stagflasi". Krisis ini bermula dari guncangan harga minyak dunia yang dipicu oleh embargo minyak yang dilakukan oleh negara-negara anggota OPEC (Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak) pada tahun 1973 sebagai respons terhadap dukungan Barat terhadap Israel dalam Perang Yom Kippur. Harga minyak melonjak drastis, menciptakan lonjakan biaya produksi yang menyebar ke seluruh sektor industri dan berdampak langsung pada harga-harga barang konsumsi.

Negara-negara industri, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, terpukul hebat oleh kenaikan harga energi ini. Kenaikan harga minyak tidak hanya menyebabkan biaya produksi melonjak, tetapi juga menggerus daya beli masyarakat secara signifikan. Upah riil stagnan sementara harga barang meroket, membuat kelas menengah mengalami tekanan ekonomi yang hebat. Dalam situasi normal, bank sentral biasanya akan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, atau menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan. Namun dalam situasi stagflasi, langkah apa pun terasa serba salah—menaikkan suku bunga bisa membuat pengangguran meningkat, sementara menurunkannya bisa memperburuk inflasi. Ini membuat para pembuat kebijakan menghadapi dilema besar yang belum pernah mereka alami sebelumnya.

Dampak krisis ini juga meluas ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketergantungan pada impor minyak serta lemahnya diversifikasi ekonomi membuat negara-negara berkembang mengalami tekanan inflasi dan defisit neraca perdagangan. 

Periode 1970-an kerap disebut sebagai era emas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berkat pendapatan melimpah dari minyak, Indonesia bisa mendanai pembangunannya. Defisit anggaran seperti pada periode-periode sebelumnya bukan lagi masalah. Namun, perjalanan ekonomi Indonesia saat itu juga tidak mudah.

Krisis ini mendorong banyak negara untuk mulai mempertimbangkan kebijakan substitusi impor dan mendorong pengembangan energi alternatif serta efisiensi energi. Krisis tahun 1970-an juga menjadi momen penting lahirnya berbagai pemikiran baru dalam kebijakan ekonomi. Dominasi ekonomi Keynesian yang sebelumnya berjaya mulai dipertanyakan, dan muncul aliran pemikiran ekonomi baru seperti Monetarisme yang dipopulerkan oleh Milton Friedman, yang menekankan pentingnya pengendalian jumlah uang beredar sebagai cara untuk menekan inflasi.

Tanda-tanda ancaman resesi global semakin terlihat. Kondisi krisis ekonomi yang dialami dunia saat ini lebih mirip resesi 1970 ketimbang krisis 1998 dan 2008.

Pemerintah harus pasang kuda-kuda untuk mengantisipasi krisis. Misalnya dengan menjaga stabilitas stok pangan nasional dengan mengurangi ketergantungan impor beberapa komoditas yang rawan terimbas melemahnya kurs. Stok pangan yang dimaksud ialah gula, garam, daging sapi, gandum, dan bawang putih.

Secara global, krisis ekonomi 1970-an memperlihatkan betapa rapuhnya sistem ekonomi dunia terhadap guncangan eksternal seperti harga komoditas. Peristiwa ini menjadi pengingat kuat bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya tertentu—seperti minyak—bisa menjadi titik lemah sistem ekonomi jika tidak diimbangi dengan strategi ketahanan dan diversifikasi. Dalam jangka panjang, krisis ini mendorong banyak negara untuk memikirkan kembali struktur energi dan ekonominya, serta mulai membuka jalan bagi transformasi global menuju sistem ekonomi yang lebih tangguh, fleksibel, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Perekonomian Amerika Serikat (AS) berisiko menuju stagflasi, atau periode yang ditandai dengan pertumbuhan rendah dan inflasi tinggi yang terus-menerus. JP Morgan mencatat AS sedang menuju ke arah stagflasi pada 1970-an. Kekhawatiran terhadap stagflasi telah meningkat, berbeda dengan banyak perkiraan optimis sebelumnya yang mengantisipasi penurunan inflasi dan pertumbuhan yang kuat.

Sumber :

https://www.cnbcindonesia.com/news/20221005063732-4-377260/intip-kengerian-stagflasi-1970-an-bisa-terulang-tahun-ini

https://tirto.id/indonesia-1970an-kaya-minyak-tapi-nyaris-pailit-karena-pertamina-f5qX

https://www.tempo.co/ekonomi/ekonom-resesi-global-2023-lebih-mirip-krisis-1970-ketimbang-1998-278003

https://artikel.pajakku.com/apa-itu-stagflasi/

https://www.metrotvnews.com/read/KYVCD6EP-jp-morgan-prediksi-ekonomi-as-menuju-stagflasi

Krisis Ekonomi 1939 : Dari Depresi Besar Menuju Perang

Bayangkan dunia yang baru saja bangkit dari keterpurukan ekonomi terdalam dalam sejarahnya, namun sebelum sempat menarik napas lega, terseret kembali ke dalam kekacauan yang lebih besar—perang global. Tahun 1939 bukan hanya awal dari Perang Dunia II, tapi juga bab kelam lanjutan dari krisis ekonomi yang tak kunjung reda. Ketika ekonomi belum sepenuhnya pulih, dunia justru memilih jalan peperangan. Mengapa krisis ini tak mampu diredam? Apa yang mendorong negara-negara beralih dari pemulihan menuju konfrontasi? Artikel ini akan membawa Anda menyusuri pusaran krisis 1939 yang menjadi jembatan antara kehancuran ekonomi dan ledakan konflik berskala dunia.

Tahun 1939 menjadi salah satu titik penting dalam sejarah ekonomi dunia. Meskipun kerap dilihat sebagai tahun awal pecahnya Perang Dunia II, krisis ekonomi yang melatarbelakangi periode ini tidak bisa diabaikan. Dunia saat itu belum sepenuhnya pulih dari dampak Depresi Besar (The Great Depression) yang mengguncang pasar global sejak tahun 1929. Banyak negara masih terseok-seok membangun kembali kepercayaan terhadap sistem keuangan dan pasar internasional. Krisis tahun 1939 bukanlah krisis keuangan yang tiba-tiba meledak seperti krisis 1929, melainkan lebih merupakan kelanjutan dari gejolak ekonomi yang berkepanjangan, diperparah oleh ketegangan politik dan militer yang makin meningkat di Eropa dan Asia.

The Great Depression atau Depresi Hebat adalah peristiwa krisis ekonomi yang melanda dunia antara 1929 hingga 1939. The Great Depression atau juga disebut krisis malaise, bermula di Amerika Serikat kemudian menyebar ke berbagai negara. Kemerosotan ekonomi dunia saat itu yang berlangsung sekitar satu dekade, disebut-sebut sebagai krisis moneter terparah dalam sejarah. Peristiwa ini mengakibatkan lumpuhnya sendi ekonomi yang menyerang hampir semua negara di dunia.

Amerika Serikat, sebagai episentrum krisis 1929, telah mulai pulih secara perlahan melalui kebijakan "New Deal" dari Presiden Franklin D. Roosevelt. Namun, pemulihan ini belum sepenuhnya mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke tingkat sebelum depresi. Banyak sektor industri masih berjalan lambat, pengangguran tetap tinggi, dan daya beli masyarakat belum pulih. Di sisi lain, negara-negara Eropa seperti Jerman dan Italia mengambil jalur yang berbeda. Mereka memilih jalan otoriter dan nasionalistik, memobilisasi ekonomi mereka untuk tujuan militer dan ekspansi wilayah. Adolf Hitler, yang berkuasa di Jerman sejak 1933, memanfaatkan kekacauan ekonomi pasca-Perang Dunia I dan krisis 1930-an untuk memperkuat posisi politiknya, dan membangun kembali kekuatan industri Jerman dengan fokus pada militerisasi dan otarki ekonomi.

Inggris dan Prancis, dua kekuatan besar Eropa lainnya, menghadapi dilema antara memulihkan ekonomi mereka dan menghadapi ancaman ekspansi Nazi Jerman. Anggaran negara banyak dialihkan untuk persiapan militer, sementara pertumbuhan ekonomi belum stabil. Negara-negara koloni, termasuk Indonesia di bawah penjajahan Belanda, juga merasakan imbasnya. Permintaan global terhadap komoditas menurun, harga bahan mentah tetap rendah, dan peluang perdagangan internasional semakin sempit. Krisis ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan politik, karena banyak masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola perekonomian dan menjamin stabilitas.

Krisis ekonomi tahun 1939 kemudian berubah arah dengan pecahnya Perang Dunia II pada bulan September, ketika Jerman menyerang Polandia dan memicu pernyataan perang dari Inggris dan Prancis. Perang itu sendiri membawa dinamika baru dalam perekonomian global. Negara-negara besar mulai beralih ke ekonomi perang (war economy), dengan peningkatan produksi senjata, kendaraan tempur, dan logistik militer. Ironisnya, bagi beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Jerman, mobilisasi besar-besaran untuk perang justru menjadi momentum kebangkitan industri dan penurunan angka pengangguran. Namun bagi dunia secara keseluruhan, 1939 tetap tercatat sebagai tahun yang memperpanjang luka akibat depresi, dan menjadi awal dari konflik paling berdarah dalam sejarah umat manusia.

Perang Dunia II mengubah haluan politik dan struktur sosial dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan untuk memperkuat kerja sama internasional dan mencegah konflik-konflik yang akan datang. Para kekuatan besar yang merupakan pemenang perang—Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok, Britania Raya, dan Prancis—menjadi anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.[1] Uni Soviet dan Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan super yang saling bersaing dan mendirikan panggung Perang Dingin yang kelak bertahan selama 46 tahun selanjutnya. Sementara itu, pengaruh kekuatan-kekuatan besar Eropa mulai melemah, dan dekolonisasi Asia dan Afrika dimulai. Kebanyakan negara yang industrinya terkena dampak buruk mulai menjalani pemulihan ekonomi. Integrasi politik, khususnya di Eropa, muncul sebagai upaya untuk menstabilkan hubungan pascaperang.

Krisis ekonomi 1939 memberi pelajaran penting tentang keterkaitan antara kondisi keuangan, kebijakan politik, dan stabilitas global. Ia menunjukkan bahwa krisis tidak selalu datang dalam bentuk keruntuhan pasar saham atau kebangkrutan massal, melainkan bisa hadir sebagai krisis kepercayaan, krisis distribusi sumber daya, dan krisis kepemimpinan. Dunia yang belum pulih dari luka ekonomi dibiarkan terjerumus dalam konflik bersenjata, yang kemudian membawa kerusakan jauh lebih besar—baik secara ekonomi, maupun secara kemanusiaan.

Sumber :

https://www.kompas.com/stori/read/2023/03/08/200000079/the-great-depression-krisis-ekonomi-terparah-dalam-sejarah

https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II

Krisis Ekonomi Global 1914 : Ketika Peluru Menghantam Pasar Dunia

Bayangkan sebuah dunia yang selama puluhan tahun menikmati stabilitas ekonomi, perdagangan lintas benua, dan sistem keuangan yang mapan—semua berubah hanya dalam hitungan minggu. Tahun 1914 bukan hanya menjadi awal Perang Dunia I, tetapi juga menandai runtuhnya tatanan ekonomi global yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Saat peluru pertama ditembakkan di Sarajevo, bukan hanya nyawa yang dipertaruhkan, tapi juga kepercayaan dunia terhadap sistem keuangan internasional. Apa yang terjadi selanjutnya bukan sekadar perang, melainkan awal dari krisis ekonomi global yang mengguncang fondasi kapitalisme modern.

Krisis Ekonomi Global 1914 yang paling dikenal adalah "Krisis Juli" yang merupakan serangkaian eskalasi diplomatik dan militer di Eropa yang menyebabkan pecahnya Perang Dunia I, bukan krisis ekonomi itu sendiri. 

Sepanjang sejarah perekonomian, malaise merupakan krisis ekonomi dunia yang memuncak pada tahun 1929 sebagai dampak dari Perang Dunia I (1914-1918). Hancurnya tatanan ekonomi dunia berdampak langsung terhadap Hindia Belanda, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Fenomena ini berpengaruh pada organisasi-oerganisasi Pergerakan Nasional dalam melawan penguasa. Artikel ini menggunakan metode historis melalui penelahan bubu-buku yang dilakukan secara bertahap. Dari pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi hingga historiografi. Terjadinya malaise dilatar belakangi oleh Perang  Dunia I. Banyak negara menjadi miskin, lenyapnya daerah-daerah pemasaran, daya beli lemah, kelebihan produksi, dan pengangguran bertambah. Sejalan dengan peristiwa sejarah tentang inflansi ini mulailah krisis ekonomi melanda dunia. Di Indonesia, Fenomena ini dijadikan peluang oleh organisasi Pergerakan Nasional untuk menghimpun kaum buruh melakukan  aksi-aksi politik sebagai bentuk perlawananan terhadap Pemerintah Hindia Belanda dalam mewujudkan Indonesia merdeka.

Krisis ekonomi global tahun 1914 merupakan peristiwa besar yang menandai keruntuhan sistem keuangan internasional yang sebelumnya stabil, dan menjadi bagian dari dampak awal pecahnya Perang Dunia I. Meskipun pada permukaan banyak orang melihat tahun 1914 sebagai awal dari konflik militer besar-besaran, di balik layar, dunia juga menyaksikan guncangan besar dalam sistem ekonomi dan perbankan internasional. Sebelum perang pecah, dunia telah menikmati masa stabilitas ekonomi panjang selama era Pax Britannica, di mana perdagangan internasional berkembang pesat, didukung oleh sistem standar emas yang memungkinkan nilai mata uang berbagai negara terikat pada cadangan emas, menciptakan kepercayaan lintas batas.

Namun, semua itu berubah drastis ketika perang meletus pada bulan Juli 1914. Ketegangan politik yang selama ini membara di Eropa akhirnya meledak setelah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria, yang menjadi katalis pecahnya perang antar negara-negara besar. Dalam hitungan minggu, negara-negara Eropa mulai memobilisasi militer dan menyatakan perang satu sama lain. Situasi ini segera menciptakan kepanikan besar di pasar keuangan global. Bursa saham utama di Eropa dan Amerika Serikat ditutup secara tiba-tiba demi mencegah kejatuhan pasar. Lonjakan permintaan uang tunai oleh para investor dan deposan membuat sistem perbankan terguncang. Banyak bank tidak memiliki likuiditas cukup karena sebagian besar aset mereka berupa surat berharga dan obligasi jangka panjang, sementara para deposan menuntut penarikan uang secara massal.

Negara-negara seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat segera menangguhkan penggunaan standar emas untuk menyelamatkan cadangan emas nasional mereka dari pelarian modal ke luar negeri. Langkah ini menandai berakhirnya era stabilitas moneter internasional yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Penangguhan konversi mata uang ke emas menyebabkan ketidakpastian nilai tukar dan mengguncang kepercayaan pelaku perdagangan internasional. Perdagangan global pun melambat drastis karena pengiriman barang terganggu oleh blokade laut, ancaman kapal selam, dan disorganisasi logistik akibat mobilisasi militer.

Selain itu, pengeluaran militer dalam jumlah masif yang dikeluarkan oleh negara-negara yang terlibat perang menciptakan beban fiskal luar biasa. Pemerintah mulai menerbitkan utang dalam jumlah besar, memicu inflasi dan memaksa perubahan drastis dalam alokasi sumber daya ekonomi. Banyak industri sipil dialihkan untuk mendukung produksi senjata dan perlengkapan perang, sementara sektor konsumsi mengalami kelangkaan dan penurunan produksi. Hal ini menciptakan tekanan pada harga barang dan menurunkan kesejahteraan masyarakat sipil.

Krisis ekonomi 1914 bukan hanya sebuah kejatuhan pasar atau krisis moneter biasa, melainkan titik balik dalam sejarah ekonomi global. Ia menandai pergeseran dari sistem ekonomi liberal yang terbuka ke arah ekonomi yang lebih tertutup dan dikendalikan negara. Banyak negara menerapkan kontrol modal, kebijakan proteksionis, dan pengaturan ekonomi ketat untuk menghadapi krisis. Perang telah memaksa negara-negara memprioritaskan stabilitas nasional atas keterbukaan global, dan dampaknya terasa dalam dekade-dekade berikutnya, termasuk munculnya depresi besar di tahun 1930-an.

Dengan demikian, krisis ekonomi global tahun 1914 menjadi contoh klasik bagaimana konflik geopolitik dapat menjungkirbalikkan sistem ekonomi global yang selama ini dianggap stabil. Ia memperlihatkan bahwa pasar tidak kebal terhadap guncangan politik, dan bahwa keseimbangan ekonomi dunia bisa runtuh dalam waktu singkat ketika kepercayaan terhadap sistem terganggu. Lebih jauh lagi, krisis ini menjadi awal dari transformasi besar dalam peran negara dalam perekonomian, yang kemudian menjadi karakteristik dominan dalam abad ke-20.

Sumber :

https://ejurnalunsam.id/index.php/jsnbl/article/view/522#:~:text=Terjadinya%20malaise%20dilatar%20belakangi%20oleh,mulailah%20krisis%20ekonomi%20melanda%20dunia.